K’asekabar.com,BOLTIM_Perekrutan anggota Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kontroversi setelah diketahui dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai alokasi yang direncanakan. Dalam prosesnya, sejumlah desa mengeluhkan pengisian keanggotaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga dari Desa itu sendiri,namun beberapa posisi justru diisi oleh individu dari Desa lain.
Diketahui,dalam kepengurusan BRNR ini di isi dengan struktur mulai dari, DPW,DPC,PAC dan Ranting di tiap Desa Kelurahan.
Namun,di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,dalam perekrutan relawan BRNR yang seharusnya dilakukan secara transparan,malah dalam Perekrutan keanggotaanya dilakukan secara tertutup.
KONTEN IKLAN

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Sangat disayangkan,hal seperti ini tidak harus terjadi,mengigat di tiap Desa banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
Seperti halnya yang ada di Kecamatan Modayag Barat,bahkan ada Desa yang hanya diisi 2 Relawan saja sisanya didominasi oleh Desa lain,ketidak adilan inilah memicu polemik di Masyarakat.
Beberapa tokoh masyarakat menilai perekrutan ini kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi yang merata dari setiap desa. “Seharusnya, perekrutan ini bisa lebih terbuka agar setiap warga yang memenuhi syarat mendapat kesempatan yang sama. Namun, faktanya, beberapa desa bahkan tidak mengetahui adanya proses perekrutan ini,” ujar salah seorang tokoh desa yang enggan disebutkan namanya.
Ketua BRNR MBG Modayag Barat, saat dikonfirmasi melalui via Telfon dan Whatssapp, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban pasti perihal perekrutan relawan BRNR yang dilakukan tidak transparan yang hanya diisi oleh Desa tertentu.
Namun, apapun alasanya Perekrutan ini menuai kritik dan banyak pertanyaan di tengah Masyarakat,terutama terkait prinsip keadilan antar desa dalam mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pihak mendesak agar panitia segera memberikan klarifikasi resmi serta mengevaluasi mekanisme perekrutan agar lebih transparan lagi.
Sementara itu, masyarakat berharap agar tujuan Program MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat tetap berjalan tanpa menciderai kepercayaan publik akibat proses administratif yang dinilai tidak adil.**