KaseKabar.com – Buol (14/3), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Buol mendesak aparat kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Buol. Kasus ini harus ditangani secara transparan dan tegas agar keadilan dapat ditegakkan.
Hardawati, ketua LMND Buol menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak bisa dibiarkan, terutama jika dilakukan oleh pejabat publik. Peristiwa ini bukan hanya mencoreng citra legislatif, tetapi juga menimbulkan trauma bagi korban serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
“Tak ada pembenaran atas eksploitasi terhadap tubuh perempuan dan menjadikannya sebagai objek kekerasan seksual. Kita harus bersama-sama menciptakan ruang aman bagi perempuan di mana pun mereka berada,” ujar Ketua LMND Buol.
LMND meminta kepolisian bertindak cepat sesuai hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi atau intervensi pihak tertentu. Mereka menegaskan bahwa semua langkah hukum harus dijalankan secara objektif dan profesional agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban.
Selain itu, LMND menyoroti pentingnya perlindungan bagi korban. Mereka berharap pihak berwenang dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis agar korban bisa pulih dari dampak traumatis yang dialaminya.
“Penyelesaian kasus ini harus mencerminkan komitmen negara dalam melindungi warga dari kekerasan seksual serta memberi pesan tegas bahwa pelecehan tidak boleh memiliki tempat dalam pemerintahan maupun masyarakat kita,” tambahnya.
LMND juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh bergantung pada adanya laporan dari korban, terutama jika terduga pelaku adalah figur publik. “Sebagai pejabat yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman, justru menjadi pelaku. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menunjukkan keberpihakan kepada korban serta keseriusan dalam memberantas kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pemerintahan.
