Pernikahan Dini Marak di Buol: Ketika Anak Perempuan Jadi Korban Tekanan Sosial dan Ekonomi

- Reporter

Monday, 14 July 2025 - 19:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasekabar.com, Opini – Ditulis oleh Febrianti Ahmad, salah satu peserta yang berasal dari HMI Cabang Buol dan sedang mengikuti LKK (Latihan Khusus kohati) Cabang Palu, Selasa 15 Juli 2025,

Buol kembali mencatat angka tertinggi dispensasi pernikahan anak di Sulawesi Tengah. Sebanyak 71 kasus tercatat sepanjang 2023, menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di provinsi tersebut.

Pernikahan dini tak hanya mencerminkan tekanan sosial, tapi juga bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan. Rendahnya nilai pendidikan perempuan dalam keluarga turut memperparah situasi ini.

KONTEN IKLAN

ads

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

Tekanan Sosial dan Pandangan Keliru tentang Perempuan

Di banyak desa di Kabupaten Buol, anak perempuan kerap dipandang sebagai beban ekonomi. Pendidikan dasar dianggap cukup, bahkan sering kali dianggap percuma jika anak perempuan pada akhirnya “berakhir” di dapur.

Seorang warga mengatakan, “Pendidikan dianggap tak penting untuk perempuan karena nanti juga menikah dan ikut suami.”

Ketimpangan Gender Jadi Akar Masalah

Diskriminasi struktural dan kultural terhadap anak perempuan menjadi penyebab utama maraknya pernikahan dini. Tekanan sosial dan kondisi ekonomi keluarga menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat mengurangi beban.

Deklarasi Pencegahan Pernikahan Anak yang digelar Oktober 2023 di Kabupaten Buol dan dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati menjadi upaya awal yang perlu diiringi tindakan konkret di lapangan.

Anak Perempuan Kehilangan Hak Dasarnya

Pernikahan dini memutus peluang pendidikan dan karier anak perempuan. Ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi bentuk kekerasan sistemik terhadap hak anak dan perempuan.

“Anak perempuan kehilangan masa depannya hanya karena tekanan sosial,” ujar seorang aktivis perempuan di Buol (14/7).

Perlu Intervensi Serius dan Berkelanjutan

Solusi yang ditawarkan tidak cukup berhenti pada deklarasi. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menggencarkan sosialisasi tentang risiko pernikahan dini, baik dari aspek hukum, kesehatan, maupun psikologis.

Sasaran sosialisasi harus mencakup siswa, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Penebangan Pohon Lindung di Kanal Diduga Tanpa Papan Informasi Anggaran, Aktivis Soroti Transparansi
Mabes Polri Tegaskan Jajaran Wajib Lindungi Wartawan Saat Liputan
AHB Desak Verifikasi Ulang CASN Buol, Bupati Dinilai Tak Tegas Soal Dugaan Maladministrasi
DLH Buol Bergerak Cepat Bersihkan Sisa Kayu di Kanal, Cegah Dampak Lingkungan!
Pohon Lindung Ditebang, Sisa Kayu Tak Kunjung Dibersihkan! DLH Buol Kemana?
Diduga Ada Pungli BLT di Desa Tayadun! Warga Sebut Potongan Rp100 Ribu, Kades Membantah Keras
Proyek Gedung Serbaguna Desa Tayadun Tanpa Papan Informasi, Kades: “Belum Dipasang”
LMND Sulteng Desak Pemerintah Serius Atasi Kemiskinan, Aksi di Kantor Gubernur Memanas

Berita Terkait

Wednesday, 27 August 2025 - 14:10 WITA

Penebangan Pohon Lindung di Kanal Diduga Tanpa Papan Informasi Anggaran, Aktivis Soroti Transparansi

Wednesday, 27 August 2025 - 09:21 WITA

Mabes Polri Tegaskan Jajaran Wajib Lindungi Wartawan Saat Liputan

Tuesday, 26 August 2025 - 08:39 WITA

DLH Buol Bergerak Cepat Bersihkan Sisa Kayu di Kanal, Cegah Dampak Lingkungan!

Tuesday, 26 August 2025 - 03:31 WITA

Pohon Lindung Ditebang, Sisa Kayu Tak Kunjung Dibersihkan! DLH Buol Kemana?

Monday, 25 August 2025 - 06:25 WITA

Diduga Ada Pungli BLT di Desa Tayadun! Warga Sebut Potongan Rp100 Ribu, Kades Membantah Keras

Berita Terbaru

Bolmong

Besok’, Pemkab Bolmong Gelar GPM

Friday, 29 Aug 2025 - 10:37 WITA

Info Publik

Mabes Polri Tegaskan Jajaran Wajib Lindungi Wartawan Saat Liputan

Wednesday, 27 Aug 2025 - 09:21 WITA