Pernikahan Dini Marak di Buol: Ketika Anak Perempuan Jadi Korban Tekanan Sosial dan Ekonomi

- Reporter

Monday, 14 July 2025 - 19:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasekabar.com, Opini – Ditulis oleh Febrianti Ahmad, salah satu peserta yang berasal dari HMI Cabang Buol dan sedang mengikuti LKK (Latihan Khusus kohati) Cabang Palu, Selasa 15 Juli 2025,

Buol kembali mencatat angka tertinggi dispensasi pernikahan anak di Sulawesi Tengah. Sebanyak 71 kasus tercatat sepanjang 2023, menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di provinsi tersebut.

Pernikahan dini tak hanya mencerminkan tekanan sosial, tapi juga bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan. Rendahnya nilai pendidikan perempuan dalam keluarga turut memperparah situasi ini.

KONTEN IKLAN

ads

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

Tekanan Sosial dan Pandangan Keliru tentang Perempuan

Di banyak desa di Kabupaten Buol, anak perempuan kerap dipandang sebagai beban ekonomi. Pendidikan dasar dianggap cukup, bahkan sering kali dianggap percuma jika anak perempuan pada akhirnya “berakhir” di dapur.

Seorang warga mengatakan, “Pendidikan dianggap tak penting untuk perempuan karena nanti juga menikah dan ikut suami.”

Ketimpangan Gender Jadi Akar Masalah

Diskriminasi struktural dan kultural terhadap anak perempuan menjadi penyebab utama maraknya pernikahan dini. Tekanan sosial dan kondisi ekonomi keluarga menjadikan pernikahan sebagai solusi cepat mengurangi beban.

Deklarasi Pencegahan Pernikahan Anak yang digelar Oktober 2023 di Kabupaten Buol dan dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati menjadi upaya awal yang perlu diiringi tindakan konkret di lapangan.

Anak Perempuan Kehilangan Hak Dasarnya

Pernikahan dini memutus peluang pendidikan dan karier anak perempuan. Ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi bentuk kekerasan sistemik terhadap hak anak dan perempuan.

“Anak perempuan kehilangan masa depannya hanya karena tekanan sosial,” ujar seorang aktivis perempuan di Buol (14/7).

Perlu Intervensi Serius dan Berkelanjutan

Solusi yang ditawarkan tidak cukup berhenti pada deklarasi. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menggencarkan sosialisasi tentang risiko pernikahan dini, baik dari aspek hukum, kesehatan, maupun psikologis.

Sasaran sosialisasi harus mencakup siswa, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Buol Siapkan Cetak Sawah Baru 1.000 Hektar, Dukung Kedaulatan Pangan Nasional
PMII dan Aliansi SAMPEKAN Tuntut DPRD Tolitoli Tindak Tegas Masalah Pendidikan
PMII Tolitoli Soroti Harga Seragam Sekolah Selangit, Desak Pemda dan DPRD Ambil Tindakan
Diduga PETI Sungai Tabong Marak Lagi, HMI Buol Minta APH Tindak Tegas
Mahasiswa KKN Stisipol Buol Gandeng BPBD Bangun Jalur Evakuasi di Desa Lakea II
Ketua EW-LMND Sulteng Siap Maju Calon Ketum Nasional LMND 2025-2027
BPBD Buol Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana Melalui InaRISK di Kecamatan Lakea
Bupati Buol Ajak Lulusan SMA Lanjut Kuliah di Stisipol Mujahidin: “Buol Punya Kampus Sendiri”

Berita Terkait

Monday, 14 July 2025 - 19:54 WITA

Pernikahan Dini Marak di Buol: Ketika Anak Perempuan Jadi Korban Tekanan Sosial dan Ekonomi

Wednesday, 9 July 2025 - 07:19 WITA

Buol Siapkan Cetak Sawah Baru 1.000 Hektar, Dukung Kedaulatan Pangan Nasional

Thursday, 3 July 2025 - 03:53 WITA

PMII Tolitoli Soroti Harga Seragam Sekolah Selangit, Desak Pemda dan DPRD Ambil Tindakan

Friday, 27 June 2025 - 10:45 WITA

Diduga PETI Sungai Tabong Marak Lagi, HMI Buol Minta APH Tindak Tegas

Thursday, 26 June 2025 - 04:47 WITA

Mahasiswa KKN Stisipol Buol Gandeng BPBD Bangun Jalur Evakuasi di Desa Lakea II

Berita Terbaru