Palu, 3 September 2026 — Aliansi Negeri Seribu Megalith menyatakan dukungan agar Cudy kembali maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Dukungan ini lahir dari kegelisahan melihat arah pembangunan Sulteng yang dinilai semakin kehilangan orientasi strategis di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung sangat cepat.
Ketua Aliansi Negeri Seribu Megalith, Azwar, mengatakan bahwa Sulawesi Tengah sedang menghadapi apa yang disebutnya sebagai krisis pembangunan. Krisis tersebut terlihat dari semakin lemahnya posisi daerah dalam memperoleh manfaat fiskal dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, perencanaan infrastruktur yang belum sepenuhnya mengikuti kebutuhan kawasan yang berkembang, terbatasnya akses masyarakat terhadap program pemberdayaan, serta pemerintahan yang terlalu sering terjebak pada aktivitas seremonial.
“Masalah Sulteng hari ini bukan karena kita kekurangan sumber daya. Justru kita memiliki sumber daya alam, investasi, kawasan industri, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Tetapi kekuatan ekonomi itu belum dikonversikan secara optimal menjadi kekuatan pembangunan daerah,” kata Azwar dalam siaran Persnya.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Menurut Azwar, persoalan hilangnya hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu contoh paling nyata bagaimana posisi strategis Sulteng dalam struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi hak fiskal dan kapasitas pembangunan daerah. Ketika kegiatan pengolahan sumber daya alam berlangsung dalam skala sangat besar di Sulteng, pemerintah daerah seharusnya memiliki kapasitas untuk memastikan manfaat fiskal dan ekonomi dari kegiatan tersebut kembali kepada masyarakat dan daerah.
Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur dinilai belum selalu bergerak berdasarkan satu desain besar mengenai ke mana arah pertumbuhan ekonomi Sulteng akan dibawa. Infrastruktur semestinya tidak sekadar dibangun sebagai proyek, tetapi menjadi bagian dari sirkuit ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi, industri, pelabuhan, pusat perdagangan, sentra masyarakat, dan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari arus pertumbuhan.
Masalah berikutnya adalah lemahnya akses masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi. Pertumbuhan investasi dan industri belum otomatis membuat masyarakat lokal menjadi bagian utama dari rantai nilai ekonomi baru. Menurut Aliansi, pemerintah harus mengubah pendekatan dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun kapasitas produktif masyarakat, sehingga petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja lokal, dan pelaku ekonomi kecil dapat masuk ke dalam rantai pasok ekonomi yang sedang tumbuh.
Azwar juga mengkritik kecenderungan pemerintahan daerah yang terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial.
“Kita tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk memotong pita, menghadiri seremoni, dan membuat acara. Kita membutuhkan pemerintahan yang bekerja. Pemerintahan harus hadir untuk menyelesaikan persoalan produksi, membuka akses ekonomi, memperkuat infrastruktur, memperjuangkan hak fiskal daerah, dan meningkatkan produktivitas rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Aliansi Negeri Seribu Megalith menilai Sulteng membutuhkan perubahan orientasi pemerintahan. Gubernur tidak cukup hanya menjadi administrator APBD, tetapi harus menjadi pengarah transformasi ekonomi daerah dan sekaligus menjadi negosiator kepentingan Sulawesi Tengah di tingkat nasional.
Dalam konteks itulah Aliansi mendorong Cudy kembali maju sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Dukungan ini tidak dimaksudkan sebagai nostalgia politik, melainkan sebagai tawaran untuk menghadirkan kembali kepemimpinan yang mampu membaca perubahan struktural Sulteng dan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi daerah menjadi agenda pembangunan yang lebih terarah.
“Kami ingin pemilihan gubernur nanti menjadi perdebatan tentang masa depan Sulteng. Bukan sekadar siapa yang menang, tetapi apa yang akan dilakukan setelah menang. Bagaimana DBH diperjuangkan, bagaimana infrastruktur direncanakan, bagaimana rakyat diberdayakan, dan bagaimana pemerintahan keluar dari budaya seremonial,” ujar Azwar.
Aliansi Negeri Seribu Megalith percaya bahwa Sulawesi Tengah tidak boleh hanya menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi nasional, sementara pemerintah daerah dan masyarakatnya tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengendalikan dan menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Sulteng membutuhkan pemerintahan yang bekerja, pembangunan yang terencana, fiskal daerah yang kuat, dan rakyat yang berdaya.
