Kasekabar.com – Rencana pengelolaan dan pembahasan masa depan Asrama Mahasiswa Buol (Asrama Rajawali) di Kota Palu menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Kritik muncul setelah rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Buol pada 23 Juni 2026 di Aula Suwot Pollimpungan disebut berlangsung tanpa melibatkan mahasiswa penghuni asrama, alumni, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak yang memahami sejarah berdirinya asrama tersebut.
Kader PPMIB-P, Muhammad Yusuf Masuara menilai persoalan utama bukan hanya terkait substansi pembahasan, melainkan pada mekanisme pengambilan keputusan yang dianggap kurang partisipatif. Menurutnya, informasi mengenai rencana pembagian sebagian kawasan asrama justru lebih dahulu beredar di ruang publik sebelum dilakukan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang selama ini memiliki keterikatan langsung dengan asrama.
“Asrama Mahasiswa Buol bukan sekadar aset administratif. Di dalamnya terdapat nilai sejarah, sosial, dan pendidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Buol selama bertahun-tahun,” ujarnya kepada media ini (25/6).
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan asrama semestinya dibangun melalui proses yang transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan mahasiswa, alumni, tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan tetap menghormati nilai dan tujuan awal pendirian asrama.
Menurut Yusuf, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait alasan tidak dilibatkannya mahasiswa dan masyarakat sejak awal pembahasan. Ia juga mempertanyakan mengapa informasi mengenai arah kebijakan asrama lebih dahulu tersebar dibandingkan proses konsultasi terbuka dengan pihak yang terdampak langsung.
“Kebijakan yang lahir tanpa partisipasi publik berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Ia menekankan bahwa Asrama Mahasiswa Buol merupakan bagian dari sejarah pendidikan masyarakat Buol yang dibangun melalui semangat kolektif lintas generasi. Karena itu, segala bentuk pengelolaan dan pengembangan aset tersebut perlu memperhatikan aspek historis, sosial, dan kepentingan pendidikan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Buol membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan sebelum mengambil keputusan final terkait masa depan asrama. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, dialog yang setara, dan penghormatan terhadap sejarah. Asrama Mahasiswa Buol adalah rumah perjuangan pendidikan yang memiliki makna penting bagi masyarakat Buol,” tutup Yusuf.
Penulis : Ihlas Butudoka
