BUOL, KaseKabar.com — Puluhan aparatur sipil negara (ASN) dari sektor tenaga kesehatan menggelar aksi protes di kantor bupati Kabupaten Buol, Selasa (17/3/2026). Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan tunjangan hari raya (THR) yang hingga menjelang Idul Fitri belum diterima.
Aksi tersebut berlangsung sejak pagi dengan orasi dari para peserta aksi yang meminta pemerintah daerah memberikan kejelasan terkait hak mereka. Salah satu orator menyampaikan harapan agar aspirasi mereka dapat diterima secara terbuka oleh pemerintah.
“Kami datang ke kantor bupati dengan tujuan baik, kami meminta kepada pemerintah daerah agar kami diterima dengan baik,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Aksi Berlanjut ke RDP Bersama Pemda
Setelah beberapa jam, seluruh massa aksi akhirnya diterima oleh pemerintah daerah untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Pertemuan tersebut membahas secara khusus persoalan keterlambatan pembayaran THR bagi ASN.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kasim Ali, menjelaskan bahwa pembayaran THR di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari anggaran pemerintah pusat.
“Menteri Keuangan menjelaskan yang Rp11 triliun itu diperuntukkan untuk kementerian, lembaga, dan instansi vertikal, bukan untuk kita. Untuk daerah itu menggunakan dana yang ada di RKUD, jadi masing-masing daerah ditanggung oleh APBD,” jelas Kasim Ali.
Tenaga Kesehatan Minta Keadilan Pembayaran
Dalam RDP tersebut, salah satu perwakilan tenaga kesehatan menegaskan bahwa mereka hanya menuntut kejelasan dan keadilan dalam pembayaran THR.
“Kami hanya memastikan bagaimana hak-hak kami terkait THR. Mohon maaf, kita semua butuh. Kenapa hanya sektor pendidikan yang diutamakan? Kalau memang kas daerah kosong, kenapa tidak dibayarkan setelah lebaran secara bersamaan?” ujar perwakilan tenaga kesehatan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas wilayah Modo, Asri Butudoka, yang menilai pembayaran THR selama ini berjalan rutin tanpa kendala.
“Untuk THR ini memang sudah menjadi rutinitas dari pemerintah daerah, di mana belum pernah terjadi hal seperti ini. Kami hanya butuh keadilan. Kalau memang dibayarkan, maka dibayarkan semua. Kalau tidak, jangan dibayarkan sama sekali,” tegasnya.
Pemda Akui Efisiensi Anggaran Jadi Kendala
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Masalah THR ini, pada tahun-tahun sebelumnya bisa lancar, tetapi tahun ini tidak karena kondisi efisiensi. Tahun ini kita mengalami efisiensi sekitar Rp120 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai simulasi untuk mencari solusi, namun keterbatasan anggaran membuat pembayaran THR secara keseluruhan belum dapat dilakukan saat ini.
“Simulasi terakhir, kalau kita bagikan semua itu tidak bisa. Saat ini seluruh pimpinan dan staf OPD tingkat kabupaten belum ada yang menerima THR. Kami mohon maaf karena kondisi daerah seperti ini, dan insya Allah pada transfer berikutnya di bulan April akan dibayarkan seluruhnya,” ujar Wakil Bupati.
Pemda Pertimbangkan Hasil RDP
Dalam RDP tersebut, massa aksi menyampaikan kesimpulan bahwa pembayaran THR sebaiknya dilakukan secara merata. Jika belum memungkinkan, mereka meminta agar pembayaran ditunda secara keseluruhan dengan mengeluarkan surat resmi agar tidak menimbulkan kesenjangan.
Pemerintah daerah menyatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
