Jakarta, Kasekabar.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kembali menegaskan sikap politiknya dalam melawan sistem ekonomi yang mereka sebut sebagai “Serakahnomics”, sebuah istilah yang menggambarkan dominasi imperialisme, oligarki, dan birokrat korup dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Dalam keterangan tertulis yang diterima KaseKabar.com, organisasi mahasiswa tersebut menilai praktik ekonomi saat ini telah menjauh dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Sumber Daya Alam Dinilai Dikuasai Elite
LMND berpandangan bahwa penguasaan sumber daya alam oleh segelintir elite ekonomi telah menciptakan ketimpangan struktural dan mempersempit ruang kesejahteraan rakyat. Menurut mereka, negara harus hadir secara tegas untuk memastikan kekayaan nasional tidak dimonopoli oleh kepentingan kapital besar.
Wakil Ketua Umum LMND Dalam Negeri, Agung Trianto, menegaskan bahwa arah pembangunan nasional seharusnya kembali berpijak pada Pancasila dan konstitusi.
“Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia tidak boleh dikuasai segelintir kaum serakah. Negara harus hadir secara tegas menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dan memastikan rakyat menjadi subjek utama dalam sistem ekonomi nasional,” ujar Agung dalam keterangannya, Jumat (28/2).
Imperialisme, Oligarki, dan Birokrasi Korup Jadi Sorotan
LMND mengidentifikasi imperialisme, oligarki, dan birokrasi yang korup sebagai tiga faktor utama yang dinilai menghambat terwujudnya keadilan sosial. Ketiganya disebut telah mendorong penguasaan sektor-sektor strategis oleh kepentingan modal besar, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Dalam pandangan LMND, model pembangunan yang bertumpu pada konsep trickle down effect atau efek tetesan ke bawah tidak lagi relevan. Pola tersebut dinilai gagal menjawab persoalan kemiskinan struktural dan ketidakadilan distribusi kekayaan.
Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi
Sebagai alternatif, LMND mendorong pergeseran menuju sistem ekonomi berbasis kerakyatan atau bottom up. Koperasi dipandang sebagai pilar utama yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.
Agung menegaskan bahwa perlawanan terhadap “Serakahnomics” bukan sekadar jargon politik, melainkan agenda perjuangan jangka panjang yang bersifat programatik.
“Kita membutuhkan industrialisasi nasional yang berdiri di atas kaki sendiri, pangan untuk rakyat sebagai prioritas, serta pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tanpa itu, kemerdekaan ekonomi hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Seruan Persatuan Nasional dan Tuntutan Konkret
Dalam program umumnya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyerukan pembangunan persatuan nasional untuk menghentikan imperialisme dan neoliberalisme, sekaligus menegaskan komitmen memenangkan nilai-nilai Pancasila.
Sejumlah tuntutan konkret turut disampaikan, di antaranya hilirisasi dan industrialisasi nasional berbasis Pasal 33 UUD 1945, pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia, layanan kesehatan gratis, serta penguatan identitas kebudayaan nasional.
LMND juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal dan mengamankan program-program nasional yang dinilai berpihak pada kepentingan publik.
Bagi LMND, cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 hanya dapat terwujud apabila Indonesia terbebas dari dominasi imperialisme, cengkeraman oligarki, dan praktik korupsi dalam tubuh birokrasi negara.
