Buol, Kasekabar.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Buol digelar dalam rangka mendengarkan keterangan Bupati Buol atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 dan sejumlah Ranperda, Selasa (23/9).
Bupati Buol, yang diwakili Wakil Bupati Moh. Nasir Dj. Daimaroto, menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi DPRD. Menurutnya, saran konstruktif tersebut mencerminkan komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.
Dalam jawabannya, pemerintah daerah menegaskan optimalisasi program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup operasi pasar bahan pokok, stimulus modal UMKM, serta bantuan sosial untuk petani dan nelayan.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Berkarya, pemerintah daerah menyatakan sepakat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci kemandirian. Selain itu, langkah pengawasan distribusi BBM subsidi akan diperketat dengan melibatkan Satpol PP dan pos pengawasan.
Pemerintah daerah juga menyoroti permasalahan perambahan hutan di Desa Binuang serta penyerobotan lahan di Boilan dan Maniala. “Kami segera membentuk tim investigasi, hasilnya akan dilaporkan ke DPRD,” tegas Nasir Dj. Daimaroto dalam rapat paripurna.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh perangkat daerah proaktif dalam pembahasan lanjutan. “Para kepala OPD jangan dulu ada yang keluar daerah”. Ucap wakil bupati buol.
Pemerintah berharap diskusi bersama DPRD dapat berjalan lancar sesuai mekanisme sehingga kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Buol.
