Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bangun komitment bersama menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, terkait urusan Perdata & Tatausaha Negara, demi terciptanya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, Senin (29/9/2025).
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi dan Kepala Kejari Kotamobagu, Saptono SH. Turut hadir Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, para asisten, serta pimpinan OPD.
Bupati Yusra menyebut kerjasama ini langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan hukum.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
“Pendampingan kejaksaan sangat penting. Pemerintah daerah kerap bersinggungan dengan persoalan hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dengan adanya sinergi ini, kami lebih percaya diri bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Menurut Yusra, MoU tersebut bukan sekadar seremonial. “Kami ingin pemerintahan yang profesional dan bersih, sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat bahwa kebijakan daerah berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Kepala Kejari Kotamobagu, Saptono SH, menegaskan pihaknya siap memberi dukungan penuh kepada Pemkab Bolmong.
“Mulai dari pendampingan hukum, pertimbangan hukum, hingga langkah litigasi bila dibutuhkan. Tujuannya, setiap kebijakan daerah punya kekuatan hukum yang jelas dan terhindar dari persoalan di kemudian hari,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pendampingan sejak awal juga dapat mencegah potensi kerugian daerah.
“Kami tidak hanya hadir saat masalah muncul, tapi sejak perencanaan, agar setiap langkah Pemkab Bolmong tetap sesuai koridor hukum,” katanya.
Adapun ruang lingkup kerjasama ini meliputi bantuan hukum, peningkatan kepastian hukum program strategis daerah, pencegahan kerugian aset dan keuangan daerah, serta memperkuat sinergitas kelembagaan demi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan kerjasama ini, Pemkab Bolmong optimis dapat lebih fokus pada pembangunan, sementara masyarakat merasa tenang karena setiap kebijakan daerah dikawal oleh aparat penegak hukum.
