PT Citra Palu Mineral Diduga Gagal Terapkan Good Mining Practice, Lingkungan dan Kesehatan Warga Terancam

- Reporter

Sunday, 2 February 2025 - 04:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KaseKabar.com, Palu – PT Citra Palu Mineral (CPM) mengklaim menjalankan praktik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice (GMP). Namun, temuan di lapangan menunjukkan dugaan pelanggaran yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

 

Aktivis Soroti Dugaan Pelanggaran GMP

Pernyataan Manager Government Relation and Permit PT CPM, Haji Amran Amie pada Kabar Selebes, Jum’at 31 Januari 2025, yang menyatakan bahwa perusahaan selalu mengutamakan GMP menuai kritik. PJS Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tengah, Azis, menegaskan bahwa fakta di lapangan bertentangan dengan klaim tersebut.

KONTEN IKLAN

ads

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

“Meskipun PT CPM menyatakan komitmennya terhadap Good Mining Practice, banyak pelanggaran yang terjadi, mengancam lingkungan dan kesehatan warga sekitar,” kata Azis, (2/2).

 

Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Berbagai laporan menunjukkan adanya pencemaran akibat aktivitas tambang PT CPM. Penggunaan bahan kimia seperti sianida dan merkuri dalam pengolahan emas diduga menyebabkan pencemaran air dan tanah di wilayah Poboya.

Pada Agustus 2023, penelitian menemukan kadar merkuri di tanah Poboya melebihi ambang batas aman, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pada November 2019, anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, meminta PT CPM menghentikan penggunaan air Sungai Pondo karena dikhawatirkan mengurangi pasokan air bersih bagi warga.

 

Tuntutan Pencabutan Izin Tambang

Berdasarkan temuan ini, berbagai pihak mendesak tindakan tegas terhadap PT CPM. EW-LMND Sulawesi Tengah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Investasi/BKPM untuk mencabut izin usaha pertambangan PT CPM. Mereka juga mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan audit terhadap dampak sosial perusahaan.

“Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata agar aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan ini dihentikan,” tegas Azis.

Dengan meningkatnya tekanan dari aktivis dan masyarakat, nasib operasional PT CPM kini bergantung pada langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polda Sulteng dan Polres Buol Sisir Lokasi PETI di Bodi, ini Temuan Sementara
Hilirisasi Nikel Jangan Hanya Hitung Investasi, Safri Soroti Beban Lingkungan dan Sosial Daerah
Bupati dan Wakil Bupati Buol Pimpin Evaluasi MCSP 2026, Seluruh OPD Diminta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemkab Buol Mulai Distribusikan 744 Kartu Keluarga Sejahtera, Bupati Tekankan Penyaluran Tepat Sasaran
Bukan Sekadar Jalan Santai, Harlah PKB di Buol Bikin Ribuan Orang Berebut Door Prize
Ironi Buol: Menanam Pohon di Kota, Sementara Kerusakan Lingkungan akibat PETI Masih Jadi Persoalan
Hasan Abdul Kadir Resmi Pimpin Gekrafs Sulteng, Langsung Lantik Pengurus DPC se-Kabupaten/Kota
Rehstaat H. Pelu Resmi Pimpin Gekrafs Donggala, Siap Perkuat UMKM dan Pariwisata di 16 Kecamatan

Berita Terkait

Friday, 21 August 2026 - 04:37 WITA

Polda Sulteng dan Polres Buol Sisir Lokasi PETI di Bodi, ini Temuan Sementara

Saturday, 8 August 2026 - 07:18 WITA

Hilirisasi Nikel Jangan Hanya Hitung Investasi, Safri Soroti Beban Lingkungan dan Sosial Daerah

Friday, 7 August 2026 - 10:52 WITA

Bupati dan Wakil Bupati Buol Pimpin Evaluasi MCSP 2026, Seluruh OPD Diminta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Monday, 3 August 2026 - 02:48 WITA

Pemkab Buol Mulai Distribusikan 744 Kartu Keluarga Sejahtera, Bupati Tekankan Penyaluran Tepat Sasaran

Sunday, 2 August 2026 - 03:46 WITA

Bukan Sekadar Jalan Santai, Harlah PKB di Buol Bikin Ribuan Orang Berebut Door Prize

Berita Terbaru