PT Citra Palu Mineral Diduga Gagal Terapkan Good Mining Practice, Lingkungan dan Kesehatan Warga Terancam

- Reporter

Sunday, 2 February 2025 - 04:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KaseKabar.com, Palu – PT Citra Palu Mineral (CPM) mengklaim menjalankan praktik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice (GMP). Namun, temuan di lapangan menunjukkan dugaan pelanggaran yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

 

Aktivis Soroti Dugaan Pelanggaran GMP

Pernyataan Manager Government Relation and Permit PT CPM, Haji Amran Amie pada Kabar Selebes, Jum’at 31 Januari 2025, yang menyatakan bahwa perusahaan selalu mengutamakan GMP menuai kritik. PJS Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tengah, Azis, menegaskan bahwa fakta di lapangan bertentangan dengan klaim tersebut.

KONTEN IKLAN

ads

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

“Meskipun PT CPM menyatakan komitmennya terhadap Good Mining Practice, banyak pelanggaran yang terjadi, mengancam lingkungan dan kesehatan warga sekitar,” kata Azis, (2/2).

 

Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Berbagai laporan menunjukkan adanya pencemaran akibat aktivitas tambang PT CPM. Penggunaan bahan kimia seperti sianida dan merkuri dalam pengolahan emas diduga menyebabkan pencemaran air dan tanah di wilayah Poboya.

Pada Agustus 2023, penelitian menemukan kadar merkuri di tanah Poboya melebihi ambang batas aman, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pada November 2019, anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, meminta PT CPM menghentikan penggunaan air Sungai Pondo karena dikhawatirkan mengurangi pasokan air bersih bagi warga.

 

Tuntutan Pencabutan Izin Tambang

Berdasarkan temuan ini, berbagai pihak mendesak tindakan tegas terhadap PT CPM. EW-LMND Sulawesi Tengah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Investasi/BKPM untuk mencabut izin usaha pertambangan PT CPM. Mereka juga mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan audit terhadap dampak sosial perusahaan.

“Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata agar aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan ini dihentikan,” tegas Azis.

Dengan meningkatnya tekanan dari aktivis dan masyarakat, nasib operasional PT CPM kini bergantung pada langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kafilah MTQ Kabupaten Buol Resmi Terdaftar di Sigi, LPTQ Pastikan 49 Peserta Siap Berlaga
Tampilkan Miniatur Masjid, Kafilah MTQ Kabupaten Buol Curi Perhatian di Pawai Ta’aruf MTQ Sulteng ke-31
Hadiri HUT Satpol PP dan Linmas di Tolitoli, Bupati Buol Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kesiapsiagaan
HMJ Penjas UNG Gelar Aksi Penggalangan Dana untuk Korban Banjir Bandang di Gorontalo Utara
Apresiasi Ditpolairud Polda Sulteng, Safri Minta Jaringan Sianida Ilegal di Buol Dibongkar hingga ke Akar
Bupati Buol Dorong Hilirisasi Sawit, BPAKPSI Bahas Mandatori Biofuel B50 Bersama DEN
Dugaan Sianida Ilegal di Buol Mencuat, Komnas HAM Tunggu Informasi Resmi
Geger! Puluhan Karung Sianida Diamankan APH, Diduga untuk Tambang Emas Ilegal di Buol

Berita Terkait

Saturday, 6 June 2026 - 08:50 WITA

Kafilah MTQ Kabupaten Buol Resmi Terdaftar di Sigi, LPTQ Pastikan 49 Peserta Siap Berlaga

Saturday, 6 June 2026 - 08:46 WITA

Tampilkan Miniatur Masjid, Kafilah MTQ Kabupaten Buol Curi Perhatian di Pawai Ta’aruf MTQ Sulteng ke-31

Thursday, 4 June 2026 - 07:29 WITA

Hadiri HUT Satpol PP dan Linmas di Tolitoli, Bupati Buol Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kesiapsiagaan

Thursday, 4 June 2026 - 07:23 WITA

HMJ Penjas UNG Gelar Aksi Penggalangan Dana untuk Korban Banjir Bandang di Gorontalo Utara

Thursday, 4 June 2026 - 07:10 WITA

Apresiasi Ditpolairud Polda Sulteng, Safri Minta Jaringan Sianida Ilegal di Buol Dibongkar hingga ke Akar

Berita Terbaru