Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp 4,81 Triliun, Sejumlah Proyek Terancam Ditunda

- Reporter

Sunday, 2 February 2025 - 06:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KaseKabar.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengonfirmasi adanya pemangkasan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun. Pemotongan ini mencapai lebih dari 50 persen, yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan sejumlah proyek infrastruktur di IKN.

 

Evaluasi Proyek Akibat Pemotongan Anggaran

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga, membenarkan adanya pengurangan anggaran tersebut pada Sabtu (1/2). Menurut Danis, pihaknya tengah mengevaluasi proyek-proyek yang akan dikurangi atau ditunda.

KONTEN IKLAN

ads

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

 

Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemotongan anggaran ini mengikuti kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tertuang dalam Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat ini mengatur efisiensi belanja pemerintah dan pengalihan dana ke sektor yang lebih produktif.

Kebijakan tersebut merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Semua kementerian dan pimpinan lembaga diwajibkan meninjau ulang anggaran mereka untuk mendukung efisiensi,” demikian bunyi surat tertanggal 24 Januari 2025 tersebut, dikutip (2/2)

Surat ini dikirimkan kepada seluruh menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

 

Dampak terhadap Pembangunan IKN

Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan berdampak pada kelangsungan pembangunan IKN, terutama dalam penyelesaian infrastruktur dasar. Sejumlah proyek yang belum mencapai tahap final berpotensi tertunda atau mengalami perubahan skala pembangunan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih strategis.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Hilirisasi Nikel Jangan Hanya Hitung Investasi, Safri Soroti Beban Lingkungan dan Sosial Daerah
Bupati dan Wakil Bupati Buol Pimpin Evaluasi MCSP 2026, Seluruh OPD Diminta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemkab Buol Mulai Distribusikan 744 Kartu Keluarga Sejahtera, Bupati Tekankan Penyaluran Tepat Sasaran
Bukan Sekadar Jalan Santai, Harlah PKB di Buol Bikin Ribuan Orang Berebut Door Prize
Ironi Buol: Menanam Pohon di Kota, Sementara Kerusakan Lingkungan akibat PETI Masih Jadi Persoalan
Hasan Abdul Kadir Resmi Pimpin Gekrafs Sulteng, Langsung Lantik Pengurus DPC se-Kabupaten/Kota
Rehstaat H. Pelu Resmi Pimpin Gekrafs Donggala, Siap Perkuat UMKM dan Pariwisata di 16 Kecamatan
Gekrafs Lantik Serentak DPW Sulteng dan 9 DPC, Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif hingga Daerah

Berita Terkait

Saturday, 8 August 2026 - 07:18 WITA

Hilirisasi Nikel Jangan Hanya Hitung Investasi, Safri Soroti Beban Lingkungan dan Sosial Daerah

Friday, 7 August 2026 - 10:52 WITA

Bupati dan Wakil Bupati Buol Pimpin Evaluasi MCSP 2026, Seluruh OPD Diminta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Monday, 3 August 2026 - 02:48 WITA

Pemkab Buol Mulai Distribusikan 744 Kartu Keluarga Sejahtera, Bupati Tekankan Penyaluran Tepat Sasaran

Sunday, 2 August 2026 - 03:46 WITA

Bukan Sekadar Jalan Santai, Harlah PKB di Buol Bikin Ribuan Orang Berebut Door Prize

Saturday, 1 August 2026 - 16:15 WITA

Ironi Buol: Menanam Pohon di Kota, Sementara Kerusakan Lingkungan akibat PETI Masih Jadi Persoalan

Berita Terbaru