KaseKabar.com – Pasca aksi demostrasi yang dilakukan Aliansi Kehormatan Bersatu (AHB) Kabupaten Buol pada Senin (20/01), massa aksi menyampaikan protes terkait dugaan maladministrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Demo tersebut berakhir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buol, Ahmad Kuntuamas, di Ruang Rapat DPRD pada sore hari.
RDP ini berlangsung cukup dinamis, bahkan sempat tertunda akibat ketegangan antara massa aksi dan peserta rapat lainnya. Namun, Pimpinan Rapat memastikan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Maladministrasi Seleksi PPPK Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, terungkap adanya dugaan maladministrasi dalam proses seleksi PPPK 2024. Beberapa peserta yang dinyatakan lulus diduga memiliki indikasi keterlibatan sebagai mantan caleg, anggota partai politik, honorer fiktif, hingga eks aparat pemerintah desa.
Ketua DPRD Buol, Ryan Nathaniel Kwendy, turut menyampaikan dukungannya kepada AHB. “Sebagai Ketua DPRD Buol, saya menyatakan dukungan penuh terhadap teman-teman honorer. Kami akan mengupayakan transparansi dan keadilan dalam proses ini,” tegasnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Buol, Srikandi Batalipu, yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, memberikan tanggapannya atas situasi ini. Ia menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh AHB dan berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan para honorer.
“Kami di Komisi I mendukung penuh transparansi dalam seleksi PPPK. Tugas kami adalah memastikan bahwa semua proses dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kami juga meminta agar masyarakat memahami bahwa setiap proses penyelesaian membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik,” ujar Srikandi.
Ia juga pentingnya menjaga suasana yang nyaman selama proses penyelesaian berlangsung. “Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog yang konstruktif demi kepentingan bersama,” tambahnya.
Massa aksi AHB berharap agar dukungan DPRD tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap seleksi PPPK. “Kami menginginkan keadilan dan transparansi. Dugaan maladministrasi ini harus diselesaikan,” ujar salah satu guru honorer yang ikut dalam massa aksi.
