KASEKABAR.COM, BUOL – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Buol mengkritisi dugaan maladministrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat dimintai tanggapan oleh media ini pada Kamis (23/1).
LMND mendesak pemerintah untuk menunda pengumuman hasil seleksi PPPK hingga dilakukan evaluasi mendalam. “Kami meminta DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas kecurangan dalam seleksi PPPK yang dinilai tidak transparan dan tidak adil,” ujar perwakilan LMND. Selain itu, mereka juga menuntut Bupati Buol untuk memberikan sanksi kepada pejabat ASN apabila terbukti ada intervensi dalam proses seleksi.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Sementara itu, GMNI turut menyuarakan kritik serupa. “Kami mendesak agar dugaan maladministrasi seleksi PPPK segera ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Jika ditemukan kesalahan atau kelalaian, langkah tegas harus diambil,” tegas perwakilan GMNI.
GMNI juga menyoroti etika para anggota DPRD yang dinilai kurang mencerminkan profesionalisme. “Setiap anggota DPRD harus selalu mengutamakan etika, profesionalisme, dan kepentingan rakyat dalam setiap tindakannya,” tambahnya.
Kedua organisasi ini menekankan pentingnya perbaikan sistem seleksi PPPK yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka berharap semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
