KaseKabar.com – Aksi yang digelar Aliansi Honorer Bersatu (AHB) pada Senin (20/1) belum menghasilkan solusi konkret. Namun, Ketua DPRD Buol, Riyan Nathaniel Kwendy, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi honorer jika data yang diberikan akurat.
“Kami di DPRD siap mengawal tuntutan para honorer, yang penting memiliki data yang akurat,” ujar Riyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan honorer
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Di sisi lain, Kepala Bagian Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buol, Badrun, menyatakan bersedia menyetujui tuntutan aksi. “Kami tinggal menunggu nama-nama yang dimaksud SK siluman itu diberikan kepada kami untuk kemudian di verifikasi kembali,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa (21/1).
Aksi AHB pada awal pekan ini merupakan bentuk protes atas dugaan maladministrasi dalam proses seleksi PPPK 2024. Mereka menuntut transparansi dari instansi terkait, terutama terkait keberadaan SK yang disebut-sebut tidak sah.
Meski belum ada keputusan akhir, harapan akan penyelesaian masalah ini tetap terbuka. DPRD dan BKD menekankan pentingnya verifikasi data untuk memastikan proses seleksi yang adil dan transparan.
Para honorer berharap tindakan nyata segera dilakukan untuk mengatasi penyimpangan ini. “Kami hanya ingin keadilan dan transparansi, bukan janji-janji,” kata salah seorang peserta aksi.
