KaseKabar.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Bersatu kembali turun ke jalan pada Senin (20/1). Mereka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Buol untuk memprotes dugaan maladministrasi dalam proses seleksi PPPK tahun 2024.
Aksi tersebut dipimpin oleh Santo selaku koordinator lapangan. Dalam orasinya, Santo menyoroti adanya dugaan penyimpangan administrasi. “Banyak maladministrasi yang dilakukan beberapa instansi untuk meluluskan honorer melalui SK siluman,” tegasnya di hadapan massa.
Sri Ainun, salah satu peserta aksi, juga menyampaikan kritik keras. “Para honorer siluman yang diluluskan oleh pejabat merupakan pelanggaran berat atas kesewenangan jabatan. Ini adalah ketidakadilan yang harus diusut tuntas,” katanya.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Massa mendesak DPRD Kabupaten Buol untuk memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah guna membahas dan menyelesaikan permasalahan ini. Mereka juga meminta DPRD untuk mengawal proses tersebut hingga tuntas.
Aksi berlangsung damai, namun tekanan dari massa menunjukkan besarnya harapan mereka terhadap keterbukaan dan keadilan dalam proses seleksi PPPK. Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa.
