GORONTALO,KASEKABAR.COM-Aksi damai mewarnai Gorontalo saat mahasiswa dari tujuh wilayah adat Papua yang sedang menempuh pendidikan di daerah tersebut turun ke jalan menolak program transmigrasi di tanah Papua. Gorontalo, 15/11/2024.
Aksi ini digelar oleh aliansi 13 organisasi mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), serta individu pro-demokrasi, dengan total peserta mencapai 50 orang.
Demonstrasi ini berlangsung didua lokasi strategis, yakni di depan kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Menara Limboto, sebagai simbol perlawanan damai terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat Papua.
KONTEN IKLAN
IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
Sekretaris LMID Wilayah Gorontalo Ridho, menyatakan bahwa program transmigrasi yang diterapkan di Papua justru memperdalam ketimpangan sosial dan budaya.
“Transmigrasi tidak hanya meminggirkan orang asli Papua dari tanah leluhurnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik baru di berbagai sektor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Manfret salah satu mahasiswa Papua, turut mengungkapkan keluhannya mengenai perlakuan diskriminatif yang kerap diterima mahasiswa Papua, bahkan saat menyampaikan pendapat di Gorontalo.
“Contoh rasisme yang kami alami, seperti ketika ingin menyuarakan pendapat namun dihalang-halangi. Program transmigrasi ini merupakan bencana bagi masyarakat Papua,” ungkap Manfret.
Aksi ini tidak hanya menyoroti masalah transmigrasi, tetapi juga berbagai isu mendalam yang memengaruhi kehidupan masyarakat Papua. Para demonstran menyerukan penghentian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), eksploitasi sumber daya alam oleh investor asing, dan diskriminasi rasial.
Dalam aksi tersebut mereka juga menyampaikan tuntutan tegas kepada pemerintah pusat maupun daerah, yang dirumuskan dalam beberapa poin utama:
- Menghentikan program transmigrasi yang dianggap memicu konflik sosial dan budaya.
- Menolak investasi asing yang merugikan masyarakat Papua dan mencabut proyek strategis nasional di atas tanah adat.
- Menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua secara tuntas dan transparan.
- Menyerukan penarikan militer organik maupun non-organik dari wilayah Papua.
- Menolak segala bentuk diskriminasi dan rasialisme terhadap masyarakat Papua.
- Meminta elite politik Papua untuk berhenti menggadaikan tanah Papua demi kepentingan pribadi.
Aksi ini berlangsung tertib dan tanpa gesekan dengan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi, kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap di Menara Limboto.
Dengan suara lantang, mahasiswa Papua di Gorontalo mengingatkan pemerintah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati.
Red
